JAKARTA — Senin, 20 Juli 2026
Indonesia sedang memasuki musim panen tender pembangkit hijau. PLN meluncurkan tender PLTS Mentari Nusantara I sebesar 1.225 MW pada 30 April 2026 dan tengah menyiapkan jilid keduanya sebesar 1.397 MW, sementara pemerintah mendorong skema KPBU untuk membangun PLTA di sepuluh bendungan prioritas. Namun di balik angka-angka megawatt yang memukau, nasib setiap proyek sesungguhnya ditentukan jauh sebelum kontrak diteken — yakni pada dua kajian fundamental: feasibility study (studi kelayakan) dan grid study (studi jaringan listrik). Tanpa keduanya, proyek berisiko tidak bankable di mata pemberi pinjaman, listriknya tak terserap jaringan, atau bahkan mengganggu keandalan sistem kelistrikan.
Feasibility Study: Menguji Proyek di Atas Kertas Sebelum Menguji di Lapangan
Feasibility study adalah kajian menyeluruh untuk menjawab satu pertanyaan sederhana namun mahal: apakah proyek ini layak dibangun? Kajian ini umumnya mencakup kelayakan teknis (potensi energi, kondisi lokasi, desain), kelayakan ekonomi (manfaat bagi perekonomian), kelayakan finansial (kemampuan proyek mengembalikan investasi), hingga aspek lingkungan dan sosial.
Dalam proses KPBU maupun tender IPP di PLN, studi kelayakan bukan formalitas, melainkan tahapan wajib yang menentukan kelanjutan proyek. Proyek KPBU PLTM Bendungan Bener di Purworejo, misalnya, harus melalui tahap pemasukan dokumen pra-FS (Mei 2024), penerbitan izin prinsip (Agustus 2024), hingga pemasukan dokumen FS/FBC (April 2025) sebelum bisa melaju ke tahap berikutnya. Dari studi itulah lahir angka-angka yang menjadi bahasa universal investor dan perbankan: tingkat pengembalian ekonomi (EIRR) 19,18 persen dan finansial (FIRR) 12,54 persen — bukti terukur bahwa proyek 5,32 MW tersebut layak dibiayai.
Bagi pengembang, hasil studi kelayakan menentukan struktur pendanaan, tarif listrik yang bisa ditawarkan, hingga harga penawaran saat tender. Bagi PLN dan pemerintah selaku penanggung jawab, studi ini menjadi tameng agar kuota yang ditenderkan benar-benar dapat dieksekusi — bukan sekadar angka di dokumen lelang yang kemudian mangkrak.
Empat pilar feasibility study proyek PLTA/PLTS — kelayakan teknis, ekonomi, finansial, serta lingkungan dan sosial — yang bermuara pada proyek yang bankable dan siap ditenderkan. (Infografik: ilustrasi artikel)
Grid Study: Jaringan yang Tak Siap Bisa Menolak Listrik yang Sudah Dibangkitkan
Jika feasibility study menguji kelayakan proyek itu sendiri, grid study menguji kesiapan “rumah” yang akan menampung listriknya. Studi jaringan — sering disebut studi interkoneksi — mengkaji apakah sistem transmisi dan distribusi PLN mampu menyerap daya dari pembangkit baru tanpa mengorbankan keandalan. Kajian akademis atas interkoneksi pembangkit biomassa 9,9 MW di Deli Serdang, misalnya, menunjukkan bahwa setiap opsi titik sambung harus dikaji dampaknya sebelum dan sesudah penyambungan, dan interkoneksi baru dinyatakan layak bila arus hubung singkat tidak melampaui ketahanan peralatan jaringan.
Untuk PLTS, studi jaringan menjadi semakin krusial karena sifat dayanya yang intermiten — naik-turun mengikuti matahari — sehingga sistem harus mampu meredam fluktuasi, termasuk lewat pemasangan baterai (BESS) di sistem-sistem kecil. Untuk PLTA, kajian menyangkut pola operasi waduk, kemampuan penyaluran gardu induk terdekat, dan dampaknya pada aliran daya sistem. Itulah sebabnya dokumen tender PLN selalu menyebut titik interkoneksi secara spesifik — gardu induk (GI) mana, sistem 150 kV atau 20 kV — dan mewajibkan pengembang membangun fasilitas khusus berupa jaringan interkoneksi hingga ekstensi peralatan di titik sambung.
Alur grid study: dari pembangkit EBT, jaringan interkoneksi, gardu induk, hingga sistem PLN — dengan titik-titik kajian mulai dari profil produksi, kapasitas penyaluran, aliran daya dan arus hubung singkat, sampai keandalan sistem. (Infografik: ilustrasi artikel)
Peringatan dari Pelaku Industri
Kekhawatiran soal kesiapan jaringan bukan isapan jempol. Saat tender Mentari Nusantara I diluncurkan, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengingatkan pentingnya kesiapan jaringan listrik (grid readiness) serta regulasi pendukung agar implementasi proyek berjalan terstruktur. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Eka Satria menekankan agar pengadaan dirancang transparan, kompetitif, dan bankable — tiga kata yang semuanya berakar pada kualitas studi di tahap persiapan.
Dari sisi pemerintah, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memastikan sebaran kuota PLTS telah dipetakan secara optimal sesuai permintaan (demand) di tiap wilayah — sebuah pernyataan yang hanya mungkin dibuat bila kajian kebutuhan sistem dan kesiapan jaringan telah dilakukan lebih dulu. PLN sendiri dalam materi konsultasi pasarnya menegaskan bahwa program Mentari Nusantara disusun dengan mempertimbangkan kesiapan dan kebutuhan sistem, selaras dengan RUPTL 2025–2034.
Harga yang Harus Dibayar Bila Studi Dilewatkan
Pengalaman industri kelistrikan menunjukkan sejumlah risiko nyata ketika proyek dipaksakan tanpa studi yang matang:
- Proyek tidak bankable — tanpa FS yang kredibel, perbankan enggan membiayai dan tender berisiko sepi peminat atau gagal mencapai penutupan finansial (financial close).
- Listrik tak terserap — pembangkit selesai dibangun tetapi jaringan tak mampu mengevakuasi dayanya, memicu pemangkasan produksi (curtailment) yang menggerus pendapatan pengembang.
- Gangguan keandalan sistem — penyambungan tanpa kajian arus hubung singkat dan aliran daya dapat membahayakan peralatan dan memicu pemadaman.
- Molornya target operasi — kekurangan yang baru ditemukan saat konstruksi memaksa desain ulang, menggeser target COD, dan membengkakkan biaya.
Dengan target 100 GW PLTS yang dicanangkan pemerintah dan puluhan bendungan yang antre dikembangkan menjadi PLTA, disiplin menjalankan feasibility study dan grid study sebelum tender bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat. Kajian yang baik memang menambah waktu dan biaya di awal — tetapi jauh lebih murah dibanding proyek megawatt yang terbangun namun tak bisa menyalurkan listriknya, atau tender megah yang berhenti di atas kertas.
Sumber Berita
- SIMPUL KPBU, Kementerian PU — “Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Bener” (tahapan FS/FBC dan indikator kelayakan EIRR/FIRR): simpulkpbu.pu.go.id
- Beritajejakfakta.id (5 Mei 2026) — “PLN Luncurkan Tender PLTS Mentari Nusantara I Kapasitas 1,225 GW” (pernyataan AESI soal grid readiness dan APLSI soal tender bankable): beritajejakfakta.id
- Bisnis.com (5 Mei 2026) — “PLN Tender Proyek PLTS 1,22 GW, Produsen Listrik Swasta Minat?” (pernyataan Dirjen EBTKE soal pemetaan sebaran sesuai demand): hijau.bisnis.com
- Kontan.co.id (3 Mei 2026) — “Proyek PLTS 1,225 GW PLN Dimulai, Ini Tantangan di Skema Giga One”: industri.kontan.co.id
- Jurnal Neliti — “Studi Interkoneksi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa 1 x 9,9 MW di Deli Serdang” (kriteria teknis kelayakan interkoneksi ke jaringan PLN): media.neliti.com
- Materi Market Consultation PLTS Mentari Nusantara I dan II, PT PLN (Persero) & Danantara Indonesia — data titik interkoneksi dan pertimbangan kesiapan sistem. Kedua infografik dalam artikel ini merupakan ilustrasi orisinal yang disusun berdasarkan sumber-sumber di atas.